Menuju Kehidupan politik yang lebih “Bersih”

Gerakan Sosial : Menuju Kehidupan politik yang lebih “Bersih”

Oleh : Rahayu Wilujeng

(4815131270, Pendidikan Sosiologi A 2013)

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasar pada suatu kedaulatan rakyat. Kekuasaan dalam suatu negara itu di kelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Begitu juga halnya dengan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3 didunia. Konsep dasar demokrasi seharusnya berarti “rakyat berkuasa” pemegang kendali kekuasaan atas dasar kehendak rakyatnya. Demokrasi sangat penting bagi masyarakat dalam suatu negara, karena dengannya hak masyarakat untuk menentukan  sendiri jalannya suatu organisasi negara dijamin dengan baik dalam aturan kenegaraan. Negara demokratis itu juga merupakan Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.  Karena pada dasarnya kehendak atau kebebasan merupakan sifat dasar manusia dalam aspek aktualisasi diri, maka demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menjamin kebebasan individual dalam batas-batas nilai dan aturan yang berlaku. Didalam Negara demokrasi kebebasan berpikir, berasosiasi dan kebebasan pers terjamin. Demokrasi menjamin setiap keinginan seseorang didalam komunitas, bahkan akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat keputusan atau ketetapan.

Di Indonesia, perkembangan demokrasi itu pun telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa ini ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial  dan politik yang bersih dan demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Pemerintahan yang bersih itu sendiri memiliki pengertian dimana kondisi pemerintahan di isi oleh para pelaku yang terlibat di dalamnya dan menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 Ayat 2 “Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati  asas- asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya”. Secara filosofis bahwa demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan Negara dan sebagai tujuan kekuasaan Negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan mahluk sosial, dalam pengertian demokrasi sebagai kebebasan individu harus diletakkan dalam tujuan bersama, bukan bersifat liberal yang hanya mendasarkan pada kebebasan individu saja demi tujuan kesejahteraan bersama.            

Dalam suatu Negara yang berdaulat, suprastruktur pemerintahan sebagai pemegang kendali kehidupan bernegara seharusnya selalu memberlakukan dan menunjang nilai-nilai demokrasi serta bebas dari praktik KKN. Ironinya mendengar kata “politik” sudah barang tentu banyak orang yang akan mempunyai pandangan negatif dan anggapan bahwa politik itu kotor, busuk, menjijikan dan sebagainya. Ya itulah keadaan sebagian argument masyarakat Indonesia saat ini. Padahal bila dikaji secara konseptual, Pemerintah dalam sebutan popularnya sering disebut dengan “good governance”. Istilah Good governance ini diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik, tindakan atau tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Untuk mewujudkan pemerintahan yang “bersih” tersebut perlu adanya peran masyarakat. Tanpa adanya peran masyarakat, maka barang tentu hal tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Apalagi jika melihat pemerintahan saat ini hanya berorientasi pada kepentingan pribadi maupun golongan.

Hal ini sejalan dengan kondisi riil politik selama ini, dimana suara rakyat gampang dibeli, tetapi para politisi memang mengabaikan aspek substansial demokrasi. Busuknya perilaku politisi telah membentuk persepsi dan cara pandang publik, termasuk aktivis, bahwa politik itu tidak gunanya. Padahal politik adalah habitat sosial sehari-hari. Pembiaran terhadap proses-proses demokratisasi politik direbut dan dikendalikan oleh aktor-aktor yang tidak representatif hanya melanggengkan kekuasaan mereka untuk mengeruk kekayaan alam dan aset-aset negara. Semakin kita menghindari proses politik, sesungguhnya para politisi busuk itu bertambah suka dan merasa aman dari gangguan publik.

Suatu keadaan yang cukup menentukan dalam proses demokratisasi politik untuk mencapai kehidupan politik yang bersih itu adalah dengan adanya persatuan politik rakyat melalui apa yang disebut dengan gerakan sosial. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenangan terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Gerakan Sosial memberikan sumbangsih kedalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan gerakan kedalam opini publik yang dominan.Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung dewan perwakilan rakyat atau gedung pemerintah. Setelah Mei 1998, gerakan sosial semakin marak dan ketidakadilan atau ketidakpuasan yang muncul jauh sebelum 1998 dibongkar untuk dicari penyelesaiannya. Situasi itu menunjukkan bahwa dimana sistem politik semakin terbuka dan demokratis maka peluang lahirnya gerakan sosial sangat terbuka.

Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur di Indonesia memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis, masyarakat memiliki banyak peluang untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang cacat. Gerakan sosial ini merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas dukungan masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di dalamnya terlihat tuntutan perubahan itu yang biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan insitusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan adanya gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan sosial itu bernafaskan ideologi, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah.

Pembentukan organisasi di kalangan aktivis, NGO dan aktivis pro-demokrasi politik masih berlangsung tajam. Namun ironinya banyak terjadi polarisasi dalam setiap organisasi tersebut, bahkan nyaris tidak ada peluang untuk membangun persatuan politik demi kepentingan masing-masing. Kondisi ini membuat aktivis cenderung mengambil jalan sendiri. Padahal demi terwujudnya kehidupan politik yang bersih, diperlukan suatu sinergi yang fokus terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Dengan begitu, tentunya masih terbuka lebar peluang bagi para aktivis gerakan sosial untuk berperan aktif dengan mengisi kekosongan peran negara dalam memenuhi hak rakyat.

Gerakan sosial ini penting karena disamping menjadi pengawasan suprastruktur dalam birokrasi di Indonesia, juga menjadi penyambung lidah pemerintah kepada rakyatnya sekaligus mewadahi aspirasi dari rakyat kepada pemerintah. Hal ini seiring dengan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang menurun, masyarakat lebih memilih percaya kepada apa yang mereka lihat dari pada apa yang diungkapkam oleh para elite politik, akhirnya terjadi pengabaian apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk kepentingan bangsa. Disini terdapat peran penggerak aktivis gerakan sosial untuk menselaraskan tujuan kenegaraan.

Tercipta stabilitas atau kemantapan kehidupan politik yang bersih merupakan cerminan sinergi yang baik antara supra struktur politik yang baik didukung oleh infra struktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok yang selanjutnya merupakan kekuatan sosial politik, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Dengan demikian berarti bahwa sistem politik dan juga mekanisme Pemerintah dapat memenuhi fungsinya. Maka dari itu, Tak bisa di pungkiri bahwasannya gerakan-gerakan sosial sangatlah berpengaruh terhadap perjalanan perkembangan bangsa Indonesia ini.

Dalam mewujudkan kehidupan politik yang “bersih” , gerakan sosial perlu ditempatkan pada sumbu pembangunan kekuatan politik rakyat. Agar terjadi keselarasan antara pemerintah dan rakyatnya. Gerakan sosial harus memastikan bahwa organisasi dan gerakannya memiliki agenda yang jelas sehingga dengan itu dapat memiliki basis massa yang semakin membesar serta menguat. Gerakan sosial yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan memperbesar Pengaruh Politiknya. Pememerintahan secara efektif menjalankan kebijakan-kebijakan baru sesuai dengan yang diperjuangkan organisasi-organisasi rakyat yang diwujudkan melalui gerakan sosial.