Analisis Kondisi Sosial-Politik Indonesia (Pemerintahan Jokowi-JK)

Analisis Kondisi Sosial-Politik Indonesia

Oleh : Rahayu Wilujeng

Dalam Sejarahnya, Indonesia telah mencatat sebanyak tiga fase pemerintahan yakni Demokrasi terpimpin atau lebih dikenal dengan era orde lama yaitu sejak kemerdekaan Indonesia dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno, kemudian orde lama yaitu pada masa kepemimpinan Soehato dan Era Refoemasi, yaitu masa yang dimulai sejak lengsernya Soeharto tahun 1998.

Ketiga fase tersebut telah menorehkan berbagai macam sejarah baik dan buruk yang membentuk dan membekas di era reformasi sekarang ini. Pergantian fase itu seyogyanya adalah bertujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Pada era reformasi sekarang ini seluruh sistem pemerintahan di Orde lama yang tidak sesuai dengan rakyat Indonesia telah diubah. Seperti KKN yang sengaja dibungkam karena tidak adanya kebebasan HAM, tidak adanya kebebasan pers dan tidak adanya andil rakyat dalam sistem politik Indonesia. Namun terlepas dari itu semua, tentunya sebagai negara multikultur dan masyarakatnya yang sangat dinamis, Indonesia tidak bisa terlepas dari berbagai permasalahan khususnya dalam dunia perpolitikan.

Pada era reformasi ini, berbagai masalah pelik pun masih sering terjadi baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup sampai aspek politik. Sejak pergantian kepemimpinan Indonesia selalu mempunyai cerita masing-masing, begitu juga dengan struktur kekuasaan yang dipimpin Jokowi-JK saat ini.

Pemerintahan Jokowi-JK beserta kabinetnya merupakan pula bagian dari transisi kepada pemerintahan sebelumnya. Apabila dicermati, struktur pemerintahan Jokowi-JK beserta jajarannya pun tidak lepas dari rezim orde baru yang menggambarkan bahwa Indonesia belum seutuhnya “Move on” dari duka lama yang seharusnya dikubur dalam-dalam itu.

Adanya pertentangan politik dalam pemilu 2014 kemarin, antara dua kandiat presiden (Prabowo-Jokowi) pun masih berlanjut sampai masa kepemimpinan Jokowi sekarang ini. Adanya pengkubuan antara koalisis Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada struktur birokrasi Indonesia kini pun menggambarkan konflik yang sedemikian hebat dan membahayakan sistem demokrasi di Indonesia. Konflik itu pun semakin nampak dengan banyaknya intervensi dari kebijakan yang dicanangkan oleh presiden sebagai otoritas terkuat. Selain itu pula berbagai polemik yang ada di Indonesia seperti KPK vs Kepolisian, Ahok vs DPRD dan lain sebainya menyudutkan Jokowi dan memperlihatkan bahwa presiden Indonesia itu tidak dapat bertindak tegas karena pergerakannya yang terlihat sangat dibatasi.

Kesembrautan konflik ini, tentunya berasal dari Praktik-praktik korupsi yang menggurita sehingga dilindungi oleh berbagai pihak didalamnya.  Sebagai seorang presiden Jokowi lamban dalam memberikan keputusannya seakan disetir oleh berbagai pihak. Selama tiga tahun pemerintahannya pun kebijakan yang diambil oleh Jokowi tidak pro-rakyat, ini tercermin dari kebijakannya menaikkan harga bbm dengan alibi sistem fluktuatifnya, yang berdampak pula pada naiknya harga kebutuhan pokok, anggaran mobil pejabat pemerintah dinaikkan dikala dolar kian melambung dan perpanjangan masa kontrak PT.Freeport yang jelas-jelas merugikan bangsa ini.

Kurangnya kesadaran dan optimalisasi para pejabat pemerintah dalam mengelola perkonomian di Indonesia menambah polemik yang ada di Indonesia. Selain itu pula pemangku jabatan Pemerintahan Indonesia lekat dengan “mental korup” atau dalam arti lain lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan ketimbang nasib rakyatnya. Korupsi sudah merambah kemana-mana, baik dalam lingkup mikro maupun makro di Indonesia yang telah menggerogoti setiap sendi kehidupan bangsa dan memperlambat tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.  Sistem demokrasi yang diadopsi di Indonesia sejak zaman orde lama benar-benrar tengah dalam bahaya. Sistem yang mengagungkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, kini sama sekali tidak terlihat jasadnya. Konflik yang terjadi dalam dunia perpolitikan kini sekan mendukung pernyataan tersebut. Struktur birokrasi diduduki oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak berkualitas dan tidak bertanggung jawab karena proses penyeleksiannya pun tidak melalui mekanisme yang benar atau biasa disebut politik uang (money politic)., bahkan kebenaran semakin sulit ditemukan dinegeri ini. Pemberitaan media massa sebagi satu-satunya sumber informasi yang diperoleh masyarakat pun dapat disetir oleh berbagai kepentingan yang menyebabkan ketidakpercayaan publik pada dunia perpolitikan Indonesia.