analisis disiplin ilmu politik

ANALISIS DISIPLINN ILMU POLITIK DARI SD, SMP DAN SMA

A.   Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yangdiberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi maupun Politik.

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai disiplin ilmu Politik. Melalui disiplin ilmu politik, mata pelajaran IPS diarahkan untuk dapat menjadikan peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.

B.   Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian Politik?

2.      Bagaimana Disiplin ilmu Politik pada Sekolah Dasar (SD/Sederajat)

3.      Bagaimana Disiplin ilmu Politik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat)

4.      Bagaimana Disiplin ilmu Politik pada Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat)

C.   Tujuan

Mata pelajaran IPS khususnya Disiplin Ilmu Politik bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1.   Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya termasuk sistem politik

2.   Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial

3.   Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan

4.   Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

D.   Metode Pengumpulan

Data dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah ini, saya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama browsing di Internet, kedua dengan membaca media cetak dan pengetahuan yang saya miliki.

E.Landasan Teori

Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.Politik juga dikatakan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Pengertian Secara Umum

Secara umum Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.
Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:
1.Rod Hague Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya
2.Andrey Heywood Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama
3.Car Schmidt Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak.

B.   Analisis Disiplin Ilmu Politik pada SD/Sederajat

Pada hakikatnya sekolah dasar tidak memberikan mata pelajaran politik. Tetapi dalam pelajaran yang ada di sekolah dasar terdapat pelajaran PKN(PPKN), di pelajaran tersebut terdapat ruamh lingkup politik tetapi tidak sedalam dengan pelajaran yang ada di SMP, SMA, atau Universitas. Berikut historis, landasan dan tujuan mata pelajaran PPKN yang berada di indonesia,

1.  Pendidikan Sebagai implikasi UU No. 2 Tahun Kewarganegaraan 1989 tentang Sistem Pendidikan (PKn) diperkenalkan PPKn berisi materi dan (KTSP) pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif CIVICS di sekolah-sekolah atas dasar butir-butir nilai yang secara 2006 diberi nama Pendidikan konseptual terkandung dalam Kewargaan Negara Pancasila 2004 Dalam kurikulum 1994 SMP/SMA ada istilah Kewarganegaraan, Kewarganegaraan ditempelkan pada (Ujicoba KBK) pelajaran Tata NegaraIsinya hanya membahas GBHN 1973, tentang Tatacara 1968 1978, 1984 Sebagai pengganti Pendidikan memperoleh dan kehilangan Kewargaan Negara kewarganegaraan diperkenalkan istilah CIVICS, membahas sejarah kebangkitan Pendidikan Kewarganegaraan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik dengan label Pendidikan Moral kenegaraan, terutama diarahkan untuk”nation Pancasila (PMP) 1961 and character building” Indonesia1957 Berisi materi dan pengalaman Kep. Menteri PPK No. 122274/S Tg 10 Desember 1959 tentang penerbitan Buku belajar mengenai Pedoman CIVICS: Pedoman Kewarganegaraan Penghayatan dan Pengalaman “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” Pancasila (P4) (Tahun 1962) .

2.  Jenjang Istilah yang digunakan KeteranganSD Pendidikan Kewargaan Program ini meliputi pengajaran Negara Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu BumiSMP Pendidikan Kewargaan Program ini mengidentikkan civics Negara dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya Sejarah kebangsaan (30%), kejadian setelah Indonesia merdeka (30%) dan UUD 1945 (40%)SMA Pendidikan Kewargaan Bahan pelajaran sebagian besar Negara terdiri atas UUD 1945 Sumber: Nu’man Sumantri, 2001:285

3.  Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.◦ (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan).

4.  Apa Landasan Yuridis PKn? Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Pasal 2 Pasal 4Pancasila dan UUD Pasal 3 Pkn sebagai muatan Prinsip wajib kurikulum 1945 sbg Fungsi dan tujuan Penyelenggaraan pendidikan dasarDasar pendidikan pendidikan nasional dan menengah, dan nasional pendidikan pendidikan tinggi PP 19Tahun 2005-SNP:Pasal 6,7,8,9 PKn sebagai mata pelajaran Dikdasmen/mata kuliah Dikti

5.  Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter- karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

6.  Persatuan dan Kesatuan bangsa2. Norma, hukum dan peraturan3. Hak Asasi Manusia4. Kebutuhan Warga Negara5. Konstitusi Negara6. Kekuasaan dan Politik7. Pancasila8. Globalisasi

7.  Hidup rukun dalam perbedaan,◦ Cinta lingkungan,◦ Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,◦ Sumpah Pemuda,◦ Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,◦ Partisipasi dalam pembelaan negara,◦ Sikap positif terhadap Negara Republik Indonesia, dan Keterbukaan dan jaminan keadilan.

8.  Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan }berbangsa dan bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan nasional;

9.  Hak dan kewajiban anak,◦ Hak dan kewajiban anggota masyarakat,◦ Instrumen nasional dan internasional HAM, dan◦ Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;

10.  Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan Persamaan kedudukan warga negara;

11. Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,◦ Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan◦ Hubungan dasar negara dengan konstitusi;

12.  Pemerintahan desa dan kecamatan, }Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi;

13. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,◦ Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka;

14.  Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

C.Analisis Disiplin Ilmu pada SMP/Sederajat

Di SMP mempelajari tentang politik yaitu ada pada pembahasan  politik dalam sistem culturestelsel(tanam paksa) ,  politik pintu terbuka  dan politik etis pada masa Kolonial

1.Culturstelsel atau sistem tanam paksa

            Kegagalan Van Der Capeller menyebabkan jatuhnya kaum liberal, sehingga menyebabkan pemerintah pemerintah didominasi kaum konservatif. Gubernur jendral van den bosch,menerapkan kebijakan politik dan ekonomi konservatif di Indonesia. Pada tahun 1930 mulai diterapkan aturan kerja rodi (kerja paksa) yang disebut CULTUURSTELSEL. Cultuurstelsel dalam bahasa inggris adalah cultivation system yang memiliki arti sistem tanam. Namun di Indonesia cultuurstelsel lebih dikenal dengan istilah tanam paksa. Ini cukup beralasan diartikan seperti itu karena dalam praktiknya rakyat dipaksa untuk berkerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapatkan imbalan. Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi,teh,lada,kina dan tembakau.

            Cultuurstelsel diberlakukan dengan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relaif singkat. Dengan harapan untumg-untung belanda yang besar dapat diatas. Berikut ini pokok-pokok cultuurstelsel.

2.Politik Pintu Terbuka

Pada tahun 1860-an politik batiq slot (mencari keuntungan besar) mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum liberal dan capital memperoleh kemenangan diparlemen . terhadap tanah jajahan (hindia belanda) kaum liberal berusaha memperbaiki taraf kehidupan rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannnya Undang-undang agraria tahun 1870. Pokok-pokok UU agraria tahun 1870 berisi :

1.      Pribumi diberi hak memiliki tanah dan meyewakannnya kepada pengusaha swasta,serta

2.      Pengusaha dapat meyewa tanah dari gubrernemen dalam jangka waktu 75 tahun.

Tujuan dibuatnya UU ini :

1.      Memberi kesempatan dan jaminan kepada swasta asing (eropa) untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia, dan

2.      Melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang (dijual)

3.Politik Etis

            Politik pintu terbuka ternyata tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Van Deventer mengecam pemerintah belanda yang tidak memisahkan keuangan Negara induk dan Negara jajahan. Kaum liberal dianggap hanya mementingkan prinsip kebebasan untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan nasib rakyat.

Dampak politik pintu terbuka bagi belanda sangat besar. Negeri belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita  oleh karena itu, van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi karna belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri belanda.

D.Analisis Disiplin Ilmu pada SMA/Sederajat

Dalam konsep dasar politik di SMA mempelajari Hakikat Bangsa dan Negara, Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, Pemajuan, Penghormatandan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hubungan Dasar Negara denganKonstitusi, Persamaan KedudukanWarga Negara dan Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia, Memahami makna Ideologi Pancasila, Peranan Pers dan Memahami tentang globalisasi.

Dalam Mata pelajaran SMA terdapat pula disiplin Ilmu politik yang terbungkus kedalam buku PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) .PKN ini membahas Budaya Politik di Indonesia. Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Setelah siswa mempelajari ini diharapkan dapat mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik di Indonesia. Segala hal yang baru yang belum dikenal oleh masyarakat perlu untuk disampaikan kepada semua yang membutuhkan. Selain itu, Sesuatu yang bersifat positif, membangun kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik perlu terus menerus dikembangkan. Suatu budaya politik pun perlu untuk terus dimasyarakatkan agar dapat terus dipelihara dan diteruskan kepada generasi berikutnya.

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain. Oleh karena itu, pentingnya memahami dan megetahui tentang politik yang ada. Saat di SMA politik diterdapat dalam pelajran PKN.

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dengan identitas bidang kajian elektik yang dinamakan ”an integrade system of knowledge”, syntetic discipline, multidimensional dan kajian monodisiplin. Pada tahun 1970 mulailah diperkenalkan Pendidikan IPS sebagai pendidikan displin ilmu. Pendidikan IPS memiliki kekhasan yakni kajian yang bersifat terpadu (integrated), interdisipliner, multidimensional bahkan crossdisiplier. Karakter ini terlihat dari perkembangan PIPS sebagai mata pelajaran di sekolah yang cakupan materinya semakin meluas seiring dengan kompleks dan rumitnya permasalahan sosial yang memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, teknolo, humaniora, lingkungan bahkan sistem kepercayaan. Dalam pembahasan kali ini yang membahas tentang IPS khusunya pada kajian ilmu politik di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan (sikap), dan nilai (attitudes and values) tentang perpolitikan yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau bahkan masalah sosial yang berkaitan dengan dunia politik khusunya serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik.

B.   Saran

Sebagai Warga Negara seharusnya dapat memahami mengenai Ilmu politik dengan baik. Agar  dapat berpartisipasi politik seperti yang diharapkan.Oleh karena itu  dengan mempelajari Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial ini menjadikan manusia lebih kompeten di tingkat lokal, nasional, maupun global.