Defisit Kepercayaan Politik di Republik Pengader Koruptor

DEFISIT KEPERCAYAAN POLITIK DI REPUBLIK PENGADER KORUPTOR

Rakyat Indonesia memang sudah tidak asing lagi mendengar kasus korupsi, hampir setiap harinya masyarakat Indonesia dijejali dengan berita mengenai kasus-kasus korupsi oleh petinggi negeri yang notabennya adalah sebagai wakil rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Apatisme Politik

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdemokrasi,dimana system pemerintahan yang dianutnya adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan ini sejalan dengan Teori Kedaulatan Rakyat oleh Jean Jacques Rousseau,teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak social.

Ditahun 2014 ini, Indonesia akan menggelar dua agenda besar bersejarah, yakni Pemilu Legislatif di bulan April dan Pemilu Presiden di bulan Juli. Atmosfer perpolitikan pun kian memanas, terbukti dengan gencarnya iklan-iklan partai politik sebagai bentuk pencitraan diri, juga meningkatkan intensitas politiknya untuk mencuri simpati rakyat.

Dalam pandangan Aristoteles pun menegaskan bahwasannya politik memang merupakan kenyataan tak terelakkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk politik, eksistensi manusia tidak terpisahkan dengan konsepsi negara. Namun ,kenyatataan pahit pun tidak dapat dipungkiri, semangat dari  bakal calon petinggi negeri tidak berbanding lurus dengan antusiasme masyarakat sebagai pemilih. Lembaga Riset dan Polling Indonesia mendapati tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji politik yang ditebar saat kampanye. Hal ini karena, 83,3 persen responden yang disurveinya mengatakan partai politik belum memenuhi janji kampanye kepada konstituen.¹

Banyak hal penyebab tingkat partisipasi politik menurun, salah satunya adalah kasus korupsi yang merajerela dan semakin memudarnya kepercayaan pada legitimasi pemerintahan yang tidak bisa mengubah keadaan masyarakat, padahal menurut teori kedaulatan rakyat yang apabila dilihat dari situasi system pemerintahan Indonesia, penguasa negara dipilih dan ditentukan atas kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam pemerintahan. Penguasa negara harus mengakui dan melindungi hak-hak rakyat serta menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa tersebut dengan penguasa yang baru. Namun sepertinya teori ini pun tidak dapat diterapkan seutuhnya di Indonesia dikarenakan penegakan hukum yang lemah.

¹ kompas 3 Maret 2014

Ancaman Golput di Pemilu 2014

Defisit kepercayaan publik terhadap politik itu pun selaras dengan anggapan masyarakat bahwa  pemilu tidak bermanfaat. Pemilu hanya dianggap sebagai ajang perebutan kekuasaan, yang kemudian setelah berkuasa tidak memikirkan kepentingan rakyat melainkan hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Ini menyiratkan bahwasannya Bagaimanapun gencarnya iklan-iklan parpol sepertinya tidak menjamin seutuhnya untuk kesuksesan pemilu dan tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah pun masih akan menjadi ancaman serius dalam pelaksanaan Pemilu 2014 nanti.

Kekuasaan yang menjadi salah satu unsur straifikasi sosial Ini menyebabkan adanya hak-hak istimewa yang diperoleh golongan tertentu. Dan adanya hak-hak istimewa tersebut membuat kecenderungan terciptanya kekuasaan tunggal.Rousseau menekankan telaahnya pada Kontrak sosial,menurutnya kesepakatan yang rasional untuk menentukan seberapa luas kebebasan warga (yang pada asasnya tak terbatas) dan di lain pihak seberapa besar kewenangan pejabat negara (yang pada asasnya terbatas). Dalam mengadakan perjanjian, tiap orang menempatkan diri menyerahkan hak secara bersama-sama di bawah kekuasaan bersama yang tertinggi sebagai kesatuan. Tiap anggota tak terpisahkan, dan keadaan alamiah ini berakhir. Maka mereka yang melanggar kesepakatan harus dianggap telah meninggalkan kesepakatan. Dengan demikian, iapun akan juga kehilangan haknya (untuk sementara ataupun untuk seterusnya) dan akan serta merta mendapat hukuman. Penjelasan itu pun apabila ditelisik secara mendalam berhubungan erat pada fenomena golput. Penegakan hokum yang sangat lemah turut menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan pemerintah membuat banyak pihak yang memutuskan “memilih untuk tidak memilih”. Sebagaimana pernah dikemukakan dalam jurnal National Choice Theory terbitan Michigan University, perilaku memilih ini bukan merupakan bentuk reaksi, bukan sebuah aksi. Seringkali, kalkulasi untung rugi yang menjadi pertimbangan utama dalam gerakan ini. "Kita mengikuti fenomena sosial menjelang pemilu. Dan dari pemilu sebelumnya, tingkat masyarakat yang menjadi golput semakin meningkat. Malah diperkirakan pemiku tahun ini golput meningkat dua kali lipat dari tahun 2009," kata Lukman dalam kegiatan yang bertemakan "Ancaman Golput dan Strategi Membangun Partisipasi Politik Rakyat" itu.²

²BatamToday.com 17 Februari 2014

Upaya dan Solusi Bersama

Tak ada yang bisa mengelak bahwa tingginya angka golput memang merupakan representasi dari kesewenang-wenangan pemerintah dan penyalahgunaan kekuasaan,. Namun rasanya, terus-menerus ‘melepas tangan’ dari keikutsertaan pemilu hanya menjadi cerminan dari rasa skeptis yang tak ada berujung. Apalagi, jika kemudian para pemilih yang menganut paham golput, hanya berpangku tangan pasrah pada kenyataan yang sesungguhnya akan melunturkan nasionalisme dan membuat bobrok bangsa ini.

Indonesia menganut sistem demokrasi, Setiap individu mempunyai hak untuk berpartisispasi politik dan turut memperbaiki sistem yang ada saat ini, sistem demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memberikan ruang bagi koreksi publik,. Tak perlu skeptis karena apapun yang terjadi pada bangsa ini ada di tangan pemilih, tidak semua calon petinggi negeri adalah koruptor. Rousseau pun berpendapat bahwa manusia itu pada hakekatnya baik. Segala tindakan didasarkan atas kepercayaan diri, cinta kasih, dan belas kasihan pada sesamanya. Dan Bagi Rousseau, kontrak sosial yang dibentuk “hanyalah” berhakikat sebagai kesepakatan tentang cara dan sarana yang diputuskan guna menjamin bagaimana hak tetap bisa dilindungi dan bagaimana kekuasaan publik bisa dibentuk demi terlindunginya hak-hak manusia dalam statusnya sebagai warga negara itu, dalam Catatan Pinggir 7 Gunawan Samad pun menelaah demokrasi itu tak ayal seperti teater; ini bukan soal proses menemukan kebenaran, namun tentang mengatasi serta menghadapi kesalahan.

Keterangan:

1. Fakta               : Menurunnya kepercayaan politik di Masyarakat
2. Konsep            : Apatisme Politik dan Ancaman golput pemilu 2014
3. Generalisasi     : Seluruh pemaparan, deskripsi, argumentasi, dan analisis dari

                        beberapa konsep di atas.

4. Teori                : Teori Kedaulatan Rakyat (Jean Jacques Rousseau)
5. Hukum/Dalil   : Menurunnya kepercayaan publik terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi Negara, Jika system pemerintahan Indonesia telah terbukti mampu mensejahterakan masyarakat maka akan menekan angka golput di Indonesia dan antusiasme masyarakat tyang akan terus meningkat.